Rayakan IWD 2025: Perempuan Melawan PHK Massal di Rezim Prabowo
Ribuan perempuan turun ke jalan di Hari Perempuan Internasional, menuntut keadilan di tempat kerja. Riyani, buruh garmen sejak 2014, kini dihantui ketidakpastian akibat gelombang PHK massal. Di sektor tekstil, mayoritas buruhnya perempuan. Kini, 280.000 buruh terancam kehilangan pekerjaan. Lantas, seperti apa tuntutan para pekerja perempuan? Simak selengkapnya.
Kerja Perawatan: Menyambung Napas Perlawanan #IndonesiaGelap dari Pinggiran
#IndonesiaGelap meluas, memantik amarah publik atas kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Aksi turun ke jalan terus terjadi, suara perlawanan menggema lewat orasi, spanduk, dan poster. Namun, di balik barisan massa, ada perjuangan lain yang tak kalah penting: kerja-kerja perawatan. Dari paramedis jalanan hingga penyedia logistik dan konsumsi, mereka hadir sebagai garda belakang yang memastikan […]
Indonesia Gelap: Lawan Aja Dulu! | SATSET Eps.2
Tagar #IndonesiaGelap terus diramaikan oleh rakyat Indonesia. Hal ini semakin menegaskan bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan kontroversial terus bermunculan. Mulai dari efisiensi anggaran yang tebang pilih hingga pengangkatan staf khusus menteri yang jauh dari kata kompeten. Di tengah kondisi seperti ini, kemarahan rakyat adalah sebuah kewajaran dan […]
Dipecat karena Dukung Palestina: Jurnalis VoA Layangkan Gugatan
Jurnalis Sasmito Madrim mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari VoA Indonesia, yang diduga terjadi setelah ia menyuarakan dukungan untuk Palestina di media sosial. Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah jurnalis menggelar aksi simbolik mendukung Sasmito di kantor VoA pada Rabu, 19 Februari 2025. Setelah gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan, Sasmito resmi menggugat VoA Indonesia ke Pengadilan […]
100 Hari Prabowo Gibran: Efisiensi Anggaran Abaikan Hak Korban Kekerasan Seksual
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Konsorsium ASAP menilai bahwa negara masih gagal memenuhi perlindungan bagi perempuan. Alih-alih memperkuat Dana Bantuan Korban (DBK), yang krusial bagi restitusi dan kompensasi korban kekerasan seksual, pemerintah justru memangkas anggarannya, sehingga memperburuk akses korban terhadap keadilan dan pemulihan. Simak tayangan selengkapnya di YouTube progreSIP!
