Menu
Jurnalis Sasmito Madrim mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari VoA Indonesia, yang diduga terjadi setelah ia menyuarakan dukungan untuk Palestina di media sosial. Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah jurnalis menggelar aksi simbolik mendukung Sasmito di kantor VoA pada Rabu, 19 Februari 2025.
Setelah gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan, Sasmito resmi menggugat VoA Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial, PN Jakarta Pusat. Gugatan ini telah terdaftar dengan nomor PN JKT.PST-19022025P54.
Simak tayangan selengkapnya!
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Konsorsium ASAP menilai bahwa negara masih gagal memenuhi perlindungan bagi perempuan.
Alih-alih memperkuat Dana Bantuan Korban (DBK), yang krusial bagi restitusi dan kompensasi korban kekerasan seksual, pemerintah justru memangkas anggarannya, sehingga memperburuk akses korban terhadap keadilan dan pemulihan.
Simak tayangan selengkapnya di YouTube progreSIP!
Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) bersama Koalisi Anti Union Busting merilis film Cut to Cut—sebuah karya yang diproduksi secara swadaya oleh anggota SPCI di tengah keterbatasan ekonomi setelah menghadapi tindakan sewenang-wenang perusahaan.
Film ini merekam dengan jelas lika-liku perjuangan pekerja CNN yang mengalami pemotongan upah, PHK, hingga pemberangusan serikat (union busting).
Seperti apa kisah selengkapnya? Simak liputannya di YouTube progreSIP!
Sebanyak 38% transmen atau trans laki-laki hidup dalam bayang kemiskinan struktural, dengan 56% berpendapatan di bawah Rp3 juta—di bawah atau setara dengan UMP rata-rata di Indonesia pada 2024. Fakta ini terungkap dalam laporan terbaru Transmen Indonesia berjudul “Menuntut Keadilan” yang dirilis di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
Melalui pendekatan kuantitatif feminisme partisipatoris, penelitian ini tidak hanya menyajikan data angka, tetapi juga mengedepankan suara partisipan dan peneliti trans laki-laki. Hasilnya mengungkap bahwa 42,7% trans laki-laki masih mengalami diskriminasi dalam mengakses hak dasar administrasi kependudukan (adminduk) atau KTP.
Selain itu, lebih dari 80% responden sekadar mengandalkan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan sebagai perlindungan minimum. Bahkan, ketika mereka bisa mengakses layanan kesehatan umum, 43% mengalami kekerasan atau pelecehan dari tenaga medis maupun lingkungan sekitar.
Lantas, mengapa hingga mereka masih mengalami hambatan besar dalam mengakses hak dan layanan dasar? Simak liputan selengkapnya
Aliansi Dosen ASN di Bawah Kemendiktisaintek (ADAKSI) menggelar aksi ultimatum di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (03/02/2025), menuntut pemerintah segera mencairkan tunjangan kinerja (Tukin) yang tertahan sejak 2020-2024.
Meskipun menghadapi intimidasi dan ancaman dari berbagai perguruan tinggi menjelang aksi, para dosen tetap berjuang langsung ke Jakarta demi hak mereka atas Tukin—tunjangan insentif dengan nominal mulai dari Rp5.000.000 per bulan.
Ketua ADAKSI, Anggun Gunawan, menegaskan bahwa tertahannya Tukin berdampak signifikan pada kesejahteraan mayoritas dosen, yang banyak di antaranya menerima upah di bawah UMR. Kondisi ini berpotensi menghambat profesionalisme dan integritas dosen dalam menjalankan tugasnya.
Lantas, seperti apa liputan selengkapnya? Simak di youtube progreSIP!
