Panjangnya rantai pasok membuat petani terjerat kemiskinan dan buruh tak mampu membeli beras berkualitas. Lanusa menjawab persoalan tersebut.
Ilham Lahya mulai membanting setir menjadi petani pada 2023. Sebelumnya ia adalah wiraswasta yang bangkrut akibat COVID-19. Ternyata bekerja sebagai petani tak seindah konten-konten media sosial. Hama wereng dan tikus membuat sawah seluas 1 hektare miliknya hanya panen 1 ton gabah dari seharusnya 5 ton. “Saya tidak mendapat untung. Cukup untuk kembali modal saja,” kata Ketua Serikat Petani Majalengka (SPM) tersebut kepada Progresip.id, Minggu (8/12/2025).
Bagi banyak petani lain, situasi semacam itu bisa berarti rugi. Ilham merujuk pada tingginya biaya modal dan perawatan sebagai sebab utama. Ia sendiri menghabiskan Rp14 juta hingga panen. Ilham sedikit beruntung karena tidak perlu berutang untuk modal. Jika berutang, ia terpaksa menjual gabah dengan harga lebih miring kepada tengkulak. Para tengkulak ini menawarkan utang menggiurkan karena tidak menuntut jaminan.
Ilham menyebutkan kehadiran Rice Milling Unit (RMU) Lumbung Pangan Nusantara (Lanusa) sebagai alasan utama ia tidak merugi. Sebab, penggilingan padi ini membeli gabah petani di atas harga pasar dan memberikan sejumlah fasilitas yang memangkas biaya panen. RMU Lanusa mampu melakukan kedua hal tersebut karena memangkas rantai pasok beras. SPM merupakan anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang mendirikan Lanusa. Petani yang tergabung dalam keanggotaan SPM inilah yang menjadi salah satu pemasok gabah ke RMU Lanusa.
Memutus Rantai Pasok, Menyejahterakan Petani
Kemiskinan memang momok bagi petani. Pada Maret 2025, BPS menyebut 47,34% rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. KPA menilai memangkas rantai pasok beras menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Rantai pasok itu sering bermula dari tengkulak yang memberi pinjaman tanpa jaminan pada para petani gurem. Pinjaman itu menjerat petani agar menjual murah gabah. Dari tengkulak, gabah itu dijual ke pengepul, bandar, bandar besar, sampai di pabrik penggilingan.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika memperkirakan ada 11-15 mata rantai distribusi hingga beras mencapai konsumen. “Bisa dibayangkan profit itu banyak tercecer di setiap mata rantai itu dan membuat gabah dibeli sangat murah dan di konsumen menjadi mahal. Itu tantangan tersendiri karena tidak mudah memangkas mata rantai itu,” katanya.
Untuk memutus rantai pasok itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) meluncurkan Rice Milling Unit (RMU) Lumbung Pangan Nusantara (Lanusa). Dewi menerangkan keberadaan unit Lanusa ini langsung menggandeng buruh karena merupakan konsumen utama beras. “Berdasarkan hasil asesmen, mata rantai yang berjumlah belasan dapat ditekan menjadi 4-6 mata rantai. Sejak dari produsen petani hingga ke tangan buruh,” jelasnya.
Pengawas RMU Lanusa, Rudi Casrudi, menerangkan pada periode panen Juli-Agustus 2025, Lanusa menyerap 300 ton gabah dari sawah seluas 75 hektare. Gabah Kering Panen (GKP) dengan kadar air 15-20 persen dibanderol Rp7.000-Rp7.500 per kilogram, lebih tinggi daripada harga di penggilingan lain yang sebesar Rp6.453 per kilogram. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) dengan kadar air di bawah 14 persen, petani menerima Rp8.000-Rp8.500 per kilogram. Di penggilingan lain, nilainya Rp7.107 per kilogram. Selisih seribu per kilogram sangat berarti karena jika dijumlah mencapai selisih Rp1 juta untuk setiap ton.
Lanusa juga memberikan sejumlah fasilitas yang memangkas biaya produksi petani. Lanusa menyediakan blower untuk merontokkan gabah. “Cukup mengisi bahan bakar saja. Bisa diambil ke Lanusa dan nanti tinggal potong biaya saat pembelian gabah kering,” kata Rudi Casrudi kepada Progresip. Lanusa juga menghibahkan satu unit blower untuk sentra petani di Kabupaten Batang yang dikelola secara gotong royong.
Tidak hanya itu, transportasi untuk mengangkut gabah dari sawah juga gratis. Selain itu, satu unit traktor untuk menyiapkan masa tanam disediakan. Petani juga cukup mengisi bahan bakar. Ada juga satu unit pompa air irigasi 6 inci yang dapat mengalirkan air dengan kapasitas lahan seluas hingga 10 hektare.
Pria yang juga aktif di Departemen Penguatan Organisasi KPA tersebut menyebut Lanusa membagikan 1.250 kilogram bibit gabah; cukup untuk lahan 50 hektare. “Kita punya aturan untuk menjaga kualitas gabah dan menjadikan petani tertib dan tidak sembarangan menggunakan benih. Termasuk tidak sembarangan mengelola hingga pengiriman ke Lanusa,” katanya.
Dengan begitu, gabah yang dipanen merupakan varietas yang sudah ditentukan oleh Lanusa seperti Ciherang, Pandan Wangi, 32, dan 64. Rudi menerangkan patahan beras premium yang diproduksi Lanusa sebesar 9 persen. Lebih baik dari batas standar patahan beras yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional yakni sebesar 15 persen. Patahan beras yang sedikit membuat penampilan beras menarik, nasi pulen, dan rasanya seragam saat dimasak.
Distribusi Langsung, Mendongkrak Kesejahteraan Buruh
Dari 300 ton gabah hasil panen yang diserap per periode, Lanusa mampu mengubahnya menjadi kurang lebih 180 ton beras. Pada produksi pertama Oktober 2025, Lanusa menyalurkan 19,5 ton ke dua konfederasi. Rinciannya, 10 ton ke Konfederasi KASBI dan sebanyak 9,5 ton ke KPBI. Target ke depan, distribusi akan mencapai 25-30 ton.
Beras disalurkan langsung ke terminal dan koperasi-koperasi di bawah kedua organisasi buruh itu. Harga kepada konfederasi sebesar Rp77.200 per 5 kilogram atau Rp376.300 per 25 kilogram. KPBI lantas menyalurkan beras ke lima koperasi anggota KPBI. Kepada anggota KPBI, koperasi menjualnya dengan harga Rp80.500 per 5 kilogram. Berdasarkan pengamatannya, harga tersebut juga di bawah harga beras premium di pasaran yang harganya berada di kisaran Rp90.000–Rp100.000 ke atas untuk per 5 kilogramnya.
KPBI berencana melakukan pemberdayaan ekonomi kepada anggota koperasi serikat buruh untuk menjadi penyalur. Mereka diharapkan dapat mendistribusikan penjualan beras Lanusa di lingkungan tempat tinggalnya untuk mendapat tambahan pemasukan bagi anggota koperasi. “KPBI masih menggodok untuk besaran margin. Saya pastikan para reseller dari anggota kami ini adalah mata rantai paling terakhir dengan tidak membebani,” katanya.
Koperasi Konsumen Bersama Buruh Sejahtera di bawah Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI) pada pengiriman pertama itu menerima pasokan 5 ton dari total 9,5 ton jatah KPBI. Ketuanya, Azum Hatta, menyampaikan anggota koperasi sebagai konsumen merasa puas. Menurut mereka, kualitas rasa beras Lanusa dapat diadu dengan beras produksi korporasi besar. Mereka bahkan lebih tenang karena Lanusa terjamin tanpa ada campuran pewangi dan pemutih. “Yang tadinya buruh membeli beras premium dengan harga cukup tinggi menjadi lebih terjangkau. Selisihnya lumayan,” ungkapnya.
Lanusa sebagai Laku Kedaulatan Pangan
Pendirian RMU Lanusa sekaligus unjuk sikap politik untuk menyatakan kedaulatan pangan mesti ada di tangan rakyat, bukan perusahaan swasta pengejar laba. Sekjen KPA Dewi Kartika menyebutkan Lanusa merupakan bagian dari keprihatinan terkait situasi politik pangan. Meski rezim berganti, penghancuran sentra-sentra pangan terus berlanjut dengan menggeser peran produsen pangan dari petani ke korporasi pertanian; yang berwatak kapitalistis dan militeristis. “Dalam segi paradigmatik itu kritik kita kepada politik pangan yang terjadi saat ini yang ditopang dengan ekonomi liberal dan kapitalistis,” katanya saat ditemui Progresip.id di sekretariat Konsorsium Pembaruan Agraria.
Kedaulatan pangan itu bahkan bermula dari dapur petani. Sejak awal, dari 1 ton gabah yang dipanen, Lanusa meminta petani untuk menyisihkan sekitar 400-500 kilogram gabah per kepala keluarga untuk kebutuhan dapur keluarga dan hajatan di lingkungan desanya. “Paling tidak dari hasil panen itu, para petani sudah berdaulat pangan dulu di level keluarga dan lingkungan sekitarnya,” katanya.
RMU Lanusa berada di Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kabupaten Indramayu dipilih karena tempat itu merupakan kawasan lumbung pangan terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Indramayu menghasilkan 1.399.352 ton dari total 8.626.880 ton produksi gabah di Jawa Barat. Selain itu, Indramayu juga merupakan sentra petani dengan masalah ketidakpastian kepemilikan dan pengelolaan lahan (tenurial laten) dengan Perhutani.
RMU Lanusa yang berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 2.000 meter persegi tersebut membutuhkan waktu 5 tahun untuk proses persiapannya dan kemudian diluncurkan pada 16 Oktober 2025. Lamanya proses perizinan pembangunan tersebut dikarenakan hambatan birokrasi yang menginginkan status lahan yang dibangun bukan di kawasan konflik.
Sekjen KPA, Dewi Kartika, mengungkapkan pembangunan RMU Lanusa ini membutuhkan sekitar Rp2 miliar dari dana as KPA. Proses pembangunan juga dilakukan bukan berdasarkan pendekatan bisnis, melainkan atas dasar sukarela. Mulai dari bantuan desain bangunan dari arsitek, pengerjaan dari kontraktor, hingga keterlibatan serikat petani dan buruh dalam kerja-kerja konstruksi bangunan.
Meski sepenuhnya menggunakan pendanaan KPA, dua konfederasi KASBI dan KPBI masing-masing memiliki saham sebesar 10 persen. Pemberian saham kepada konfederasi dikarenakan memiliki kesamaan visi dalam mendukung Ekonomi Rakyat Berbasis Reforma Agraria (EKORA).
Pimpinan ketiga organisasi tersebut yakni Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno, dan Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah kemudian ditunjuk sebagai Komisaris dari pabrik Lanusa.
“Bagi KPA, modal-modal sosial seperti sentra petani hingga koperasi KPBI untuk membuat stasiun Lanusa itu juga dihitung sebagai modal sosial bersama. Jadi menurut saya yang perlu dilihat adalah nilai solidaritasnya dalam menyiapkan hulu sampai hilir dengan teman-teman konfederasi,” papar Dewi.
Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah membenarkan kepemilikan saham 10 persen di masing-masing konfederasi. Saham 10 persen tersebut nantinya akan dikelola oleh koperasi induk konfederasi yang sedang dalam proses menyiapkan pendirian. Saat ini, KPBI sudah memiliki lima koperasi sekunder federasi yang menjadi stasiun penerimaan beras Lanusa.
Pengambilan keputusan terkait Lanusa dilakukan secara egaliter dan demokratis. Walau KPA memiliki saham mayoritas sebesar 80 persen, pimpinan KPA tidak mendominasi atau mengambil keputusan sepihak. Para komisaris Lanusa yang merupakan unsur pimpinan organisasi berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis; seperti harga gabah dan harga beras. Sementara, keputusan teknis diambil oleh pengurus operasional RMU Lanusa.
Model pengambilan keputusan kolektif tersebut jauh berbeda dengan model pengambilan keputusan perusahaan. Umumnya, dikuasai oleh satu orang sebagai pemilik modal atau saham mayoritas yang memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan strategis. Bagi Ilhamsyah, model pengambilan keputusan yang egaliter dan demokratis di level komisaris menjadi perwujudan EKORA. “KPA, KPBI dan KASBI ini sudah belasan tahun bekerja sama dan membangun kepercayaan dalam aksi-aksi advokasi dan solidaritas. Kita punya mimpi bagaimana kesejahteraan petani dan buruh itu menjadi perjuangan bersama,” kata Ilhamsyah.
Lahir dari Solidaritas COVID-19
Cita-cita kedaulatan pangan itu justru mendapatkan momentum saat pandemi COVID-19. Para petani yang tergabung dalam keanggotaan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahu-membahu menyumbang beras pada buruh yang dirumahkan dan di-PHK. Bagi buruh yang upah dipangkas karena jam kerja yang berkurang, beras dijual dengan harga miring.
Bantuan beras sebanyak 80-90 ton disalurkan melalui Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Ketiganya sudah lama beraliansi dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Solidaritas pangan yang dilakukan para petani tersebut merupakan implementasi dari Gerakan Solidaritas Ekonomi Lumbung Agraria atau GESLA dalam merespons pandemi Covid-19. “Saat pandemi, selain krisis ekonomi juga krisis pangan karena terjadi kepanikan pembelian sembako di kalangan masyarakat perkotaan. Saat bersamaan pada Januari-Maret anggota KPA baru selesai panen dan baru diberlakukan lockdown,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika.
Merespons donasi beras dari petani anggota KPA, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberikan donasi masker kepada para petani. “Karena basis kita ada di sektor garmen dan tekstil, termasuk ada yang home industry membuat masker yang saat itu sempat langka di pasaran,” kata Ilhamsyah, Ketua Umum KPBI.
Negara Jangan Intervensi Praktik Baik Inisiatif Kemandirian Pangan
Guru Besar Bidang Bioteknologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan posisi petani dalam sistem pertanian di Indonesia seperti dalam posisi kurva tersenyum (smiling curve). Sebelah kiri merupakan pihak yang menyediakan benih, pupuk, pestisida hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). Sedangkan sisi kanan merupakan pihak pabrik penggilingan padi hingga pedagang pangan.
Para petani, kata Andreas, berada di posisi tengah bagian bawah di antara keduanya. Saat pihak di sebelah kiri mengalami kerugian akan ditransfer ke petani. Begitu pun bila pihak di sebelah kanan ingin mengeruk keuntungan, pihak petani juga tidak terimbas keuntungan. “Jadi ini beban besar yang dialami petani. Terutama petani kecil karena posisi tawar mereka yang sangat lemah,” ujarnya.
Karena itu, ia menyambut baik inisiatif petani dan buruh mendirikan RMU Lanusa. Dengan begitu, mayoritas mata rantai dapat dikuasai dalam satu pintu proses. Petani diuntungkan dengan tingginya harga beli gabah. Begitu pun, pihak buruh mendapatkan konsumsi beras bermutu dengan harga terjangkau.
Keberadaan RMU Lanusa menurutnya bagian dari otokritik kepada pemerintah yang selama ini cenderung membuat kebijakan yang top-down. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) tersebut juga meminta agar pemerintah tidak terlalu dalam melakukan intervensi kepada praktik baik kemandirian pangan yang sudah dilakukan petani dan buruh di RMU Lanusa.
Hal serupa turut dilakukan koperasi di bawah AB2TI dengan mendirikan rice milling plant (RMP) berkapasitas pengolahan gabah 160 ton per hari menjadi 40 ton beras per hari.
Berdasarkan pengamatannya, campur tangan pemerintah justru berakhir tragis. Contohnya, koperasi yang beranggotakan 40 petani di Kabupaten Wonogiri bangkrut karena Satgas Pangan menuding mereka menimbun beras. Faktanya, pedagang besar di Jakarta menghentikan pembelian kepada koperasi petani. Pola-pola seperti itu terus berulang setiap tahunnya.
“Pemerintah tidak usah ikut campur dengan gerakan yang dilakukan oleh petani dan buruh tersebut. Biarlah mereka berkembang karena gerakan dari bawah itu yang paling penting. Pemerintah hanya menjamin gerakan itu tidak terganggu,” pungkasnya.
